Strategi Nasional Indonesia

Icon

Forum Diskusi Strategi Nasional Indonesia

Krisis Finansial 2008: Dollar AS dan Yen menguat, Matauang lainnya melemah – Mari kita analisis sebabnya

Terbetik berita pada hari Sabtu 25 Oktober 2008 Matauang Dollar AS dan Yen Jepang menguat, sedangkan Matauang negara-negara lainnya melemah. Mengapa? Padahal Krisis Finansial 2008 ini dipicu oleh kegagalan perusahaan Kredit Perumahan AS Fannie Mae dan Freddie Mac, kemudian disusul oleh perusahaan-perusahaan asuransi AIG dan pemberi kredit raksasa Lehman Brothers, dan Pasar Saham Wall Street, sampai-sampai Pemerintah AS harus memberikan talangan Bailout Wall Street sebesar US$700 milyar, AIG sebesar US$89 milyar, perbankan AS sebesar US$250 milyar! Defisti Anggaran AS mencapai US$ 450 milyar tahun 2008, defisit Anggaran secara kumulatif telah mencapai lebih dari US$11,3 milyar.

Penyebab terjadinya pelemahan Matauang negara-negara lain akibat krisis itu adalah karena sistem perdagangan Internasional yang berbasis Dollar AS, penggunaan Matauang Dollar AS sebagai cadangan Devisa hampir semua negara didunia ini. Melemahnya nilai matauang negara-negara lain ini adalah sebagai akibat dari menurunnya volume perdagangan dunia akibat menurunnya daya-beli masyarakat AS yang merupakan sepertiga volume perdagangan dunia, ekspor produk dan jasa dari negara-negara ini juga ikut menurun, dengan akibat berkurangnya cash-flow Dollar AS di negara-negara lain itu. Ini memicu kepanikan masyarakat untuk membeli Dollar AS di negara-negara lain untuk dip[akai sebagai simpanan, akibatnya matauang negara-negara lain itu juga melemah terhadap Dollar AS. Jepang sebagai negara Industri besar masih mampu memproduksi barang dan jasa untuk diekspor sebagain besarnya ke negara-negara lain diluar AS, sehingga matauang Yen masih tetap kuat karena masih dibutuhkan.

Secara logika, seharusnya matauang Dollar AS yang melemah, sebab terjadi penambahan kertas-kertas uang Dollar AS hasil pencetakan oleh Bank Sentral AS (The Fed) untuk meningkatkan liquiditas keuangan AS akibat Krisis Finansial 2008, dengan menyuntikkan uang itu kedalam sirkulasi uang di AS lebih dari US$1 Trilyun dalam waktu yang singkat, tanpa ada hasil produksi barang dan jasa apapun, atau jaminan cadangan lempengan-lempengan logam emas di Kas The Fed! Suntikan dana liquiditas di AS itu tidak lebih dari mencetak lembar-lembar kertas Dollar AS dari percetakan The Fed!

Namun adanya berita akan merebaknya Krisis Finansial 2008 ke negara-negara lain itu saja sudah mampu merontokkan harga saham di Pasar-pasar Modal negara-negara lain, dengan akibat kerugian besar para pemegang saham-saham itu, tanpa ada transaksi perdagangan apapun, sebab semuanya dihitung memakai matauang Dollar AS! Ini makin menimbulkan kepanikan para pemilik modal untuk segera menjual saham-saham mereka, sehingga memicu reaksi berantai untuk menurunkan nilai asset perusahaan-perusahaan lokal. Dampak berikutnya adalah melemahnya matauang negara-negara lain diluar AS akibat digunakannya matauang Dollar AS sebagai referensi harga dan perdagangan saham dan perdagangan Internasional.

Kita salut terhadap Pemerintahan Presiden SBY yang pagi-pagi sudah menyarankan agar masyarakat Indonesia jangan panik dengan melakukan pelepasan saham-saham mereka di Pasar Modal lokal, serta menimbun Dollar AS. Tetapi tanpa ada penjelasan yang logis dan rasional mengapa kita harus tidak panik, sebab yang krisis Finansial adalah Amerika Serikat, mengapa kita harus ikut-ikutan krisis? Ekpor kita ke AS hanyalah bagian kecil dari ekspor nasional Indonesia.

Jadi kami sarankan agar Pemerintah lebih gencar lagi menghimbau masyarakat Indonesia untuk tidak jadi panik, dengan alasan-alasan yang jelas dan logis seperti kami sebutkan diatas. Selanjutnya Pemerintah tidak lagi ikut-ikutan menjadikan matauang Dollar AS sebagai cadangan Devisa, dan digantikan oleh lempengan-lempengan emas (dari pabrik emas Free Port di Papua, Indonesia) atau uang Dinar yang dijamin oleh emas betulan. Pemerintah juga agar mengharuskan perdagangan saham perusahaan Indonesia dengan matauang Rupiah, bukan Dollar AS, sehingga matauang Dollar AS itu akan turun nilainya di Indonesia, sebab tidak lagi menjadi media transaksi perdagangan di Indonesia. Demikian juga semua transaksi pembayaran di Hotel-hotel Indonesia, toko-toko, mal-mal, souvenier shops, dll,  hanya boleh dengan matauang Rupiah, bukan matauang Dollar AS!.

Kami yakin dan percaya, bila saran-saran tersebut diatas dilakukan oleh Pemerintah dan Kalangan Bisnis di Indonesia, maka matauang Rupiah akan menguat terhadap Dollar AS dan bangsa Indonesia akan terselamatkan dari dampak Krisis Finansial di AS itu.

Silahkan dibahas dan ditanggapi, agar kita tidak mudah termakan issyu yang merugikan Bangsa dan Negara Indonesia yang kita cintai.

Filed under: Krisis Finansial 2008: Dollay dan Yen menguat - Apa seb , ,

Ramalan Runtuhnya Dollar

Debt Markets

The Coming Dollar Collapse

Matthew Craft

Inflation fears have many predicting a large dollar drop. One Federated portfolio manager is prepared.

2009/04/22

Budget busting government spending, trillions in Treasury debt and the lowest interest rates on record have many worried about inflation and the damage it could inflict on the dollar once the global economy recovers. Ihab Salib, who oversees $3.5 billion in bond funds at Federated Investors in Pittsburgh, has already started laying his bets.

Salib has taken positions in favor of commodity-rich countries and against those whose central banks have taken to cutting rates and buying assets from banks, the tactic known as quantitative easing. That means he has taken a shine to Australia, Venezuela and Brazil, which stand to benefit from a falling dollar through higher commodity prices, and is wary of the United Kingdom and Switzerland. He avoids U.S. dollar assets when he can. One fund carries no dollar exposure at all (see Betting On The Buck).

The knocks against the dollar are rooted in classical economic theory — the Federal Reserve and Treasury have flooded the world with greenbacks. Because the dollar is a reserve currency and because US Treasury debt has virtually no default risk, investors have sucked up as many dollars as the US has been willing to provide. But that’s sidelined money. Eventually international investors are going to want to sell dollars and buy performing assets.

Or, those investors are going to realize that they have too much dollar risk and are going to seek diversity by holding other currencies. This will drive foreign currencies higher against the dollar. As foreign currencies rise, particularly in the emerging markets, resource demand from the developing world, coupled with increased demand from the U.S., could drive commodities prices higher again.

We saw some of this in 2008 though commodities prices were also driven by speculation from highly leveraged hedge funds. This is one of the reasons that commodities prices spiked so sharply and then fell so quickly when the credit crisis hit and hedge funds were forced to sell securities to meet margin requirements as prime brokers forced them to deleverage.

At the moment , governments and central banks in the US are more concerned about deflation as falling demand has brought consumer and commodities prices lower so they’ve cut interest rates and printed money to try and counter the trend.

“When you do that, your currency doesn’t fare very well,” Salib says.

When the recession ends, investors’ willingness to take on risk and look abroad will also push against the dollar and the Japanese Yen, the two safe havens’ currencies. His retail international bond fund has 22% of its assets in Japan, versus 43% for his benchmark. The Japanese Yen hit a 13-year high against the dollar last year when investors rushed to pay off Yen-denominated debt used to pay for purchases elsewhere (see Yen Works Like A Stock Barometer).

Filed under: Ramalan Runtuhnya Uang Dollar ,

Konverter Energi Ombak menghasilkan listrik bagi 1500 rumah

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di Dunia, maka sangat wajar bila Indonesia mengandalkan energi untuk penduduknya dari Energi Gelombang Laut untuk memenuhi kebutuhan mereka akan energi. Ini adalah sebuah solusi yang sangat tepat dan strategis bagi bangsa dan negara Indonesia. BPPT pernah membangun sumber energi gelombang laut di pantai selatan Pulau Jawa yang dapat menghasilkan daya listrik beberapa kWatt, namun efisensinya relatif masih rendah. Disain BPPT mendasarkan konversi energi ombak ke tekanan udara, kemudian angin yang ditimbulkannya mendorong turbin listrik. Disain sumber energi gelombang laut dari Portugal dibawah in berdasarkan konversi energi turun-naiknya gelombang laut langsung ke piston-piston untuk mendorong air untuk memutar motor listrik, sehingga secara prinsip efisiensinya lebih tinggi. Juga ada perbedaan lokasi, kalau disain BPPT lokasinya ada ditepi pantai, sedangkan disain Portugal diletakkan lebih ketengah laut. Piston-piston dibuat stasioner dan diikat kedasar laut, sedangkan casing-nya berbentuk tabung metal memanjang dibiarkan naik-turun sesuai irama gelombang laut. Energi listrik yang dihasilkannya dikirim kedarat melalui kabel-kabel listrik bawah-laut. Produk energi gelombang laut dari Portugal ini dinamai “Aqucadoura” yang terdiri dari tiga rangkaian Konverter Energi Gelombang yang dapat menghasilkan daya listrik sebesar 2,25 MegaWatt, cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi 1.500 rumah di Portugal (kalau di Indonesia bisa untuk 3.000 rumah, sebab kebutuhan listrik tiap rumahtangga Indonesia lebih sedikit). Dua buah foto dibawah ini cukup untuk menggambrkan bagaimana Aquacadoura ini beroperasi.

Konverter Enegi Ombak Aqucadoura

Konverter Enegi Ombak Aquacadoura

Panjang tiap rangkaian Konverter Energi Ombak ini adalah sekitar 140 meter. Bila rangkaian Konverter Energi ini kita gelar disepanjang pantai lautan di dunia, maka akan dapat dibangkitkan Energi Listrik sebesar 2 Tera Watts, cukup untuk dua kali kebutuhan energi listrik dunia.

Rangkaian 3 Konverter Energi Ombak

Rangkaian 3 Konverter Energi Ombak

Referensi Klik Disni

Filed under: Konverter Energi Ombak Aqucadoura dari Portugal , , , ,

The Fall of America Inc.

Prof Francis Fukuyama adalah Professor Political Economy dari John Hopkins University yang sebelumnya menerbitkan sebuah buku yang memuji keberhasilan Ideologi Kapitalisme-Demokrasi yang diterapkan ole para Presiden AS mulai dari Ronald Reagan, George Bush Senior dan George Bush Junior sampai dengan bulan Oktober 2008 yang menghasilkan keruntuhan Wall Street akibat dari macetnya Kredit Perumahan AS dan disusul kemudian oleh runtuhnya Lembaga-lembaga Finansial Raksasa AS lainnya.
Tulisan Prof. Fukuyama kali ini membalikkan tulisannya yang lalu yang memuji-muji ideologi Kapitalisme-Demokrasi yang membesarkan Amerika Serikat dan negara Barat lainnya, dan runtuhnya ideologi Komunisme yang ditandai oleh runtuhnya Tembok Berlin dan Negara Komunis terbesar didunia, yaitu Rusia.
Runtuhnya Ideologi Kapitalisme-Demokrasi adalah disebabkan oleh kekeliruan penerapannya dalam praktek, yaitu didukungnya rezim-rezim Diktator diseluruh dunia dengan dalih untuk mengembangkan Kapitalisme dan menumbuhkan Demokrasi. Ideologi Free Market tumbang karena keserakahan para pelakunya untuk meraik keuntungan bisnis sebesar-besarnya tanpa mempedulikan kesejahteraan masyarakat goolongan ekonomi menengah kebawah.
Silahkan ditanggapi.
—————————————-
The Fall of America, Inc.

Along with some of Wall Street’s most storied firms, a certain vision of capitalism has collapsed. How we restore faith in our brand.

Francis Fukuyama

NEWSWEEK

From the magazine issue dated Oct 13, 2008

The implosion of America’s most storied investment banks. The vanishing of more than a trillion dollars in stock-market wealth in a day. A $700 billion tab for U.S. taxpayers. The scale of the Wall Street crackup could scarcely be more gargantuan. Yet even as Americans ask why they’re having to pay such mind-bending sums to prevent the economy from imploding, few are discussing a more intangible, yet potentially much greater cost to the United States—the damage that the financial meltdown is doing to America’s “brand.”

Ideas are one of our most important exports, and two fundamentally American ideas have dominated global thinking since the early 1980s, when Ronald Reagan was elected president. The first was a certain vision of capitalism—one that argued low taxes, light regulation and a pared-back government would be the engine for economic growth. Reaganism reversed a century-long trend toward ever-larger government. Deregulation became the order of the day not just in the United States but around the world.

The second big idea was America as a promoter of liberal democracy around the world, which was seen as the best path to a more prosperous and open international order. America’s power and influence rested not just on our tanks and dollars, but on the fact that most people found the American form of self-government attractive and wanted to reshape their societies along the same lines—what political scientist Joseph Nye has labeled our “soft power.”

It’s hard to fathom just how badly these signature features of the American brand have been discredited. Between 2002 and 2007, while the world was enjoying an unprecedented period of growth, it was easy to ignore those European socialists and Latin American populists who denounced the U.S. economic model as “cowboy capitalism.” But now the engine of that growth, the American economy, has gone off the rails and threatens to drag the rest of the world down with it. Worse, the culprit is the American model itself: under the mantra of less government, Washington failed to adequately regulate the financial sector and allowed it to do tremendous harm to the rest of the society.

Democracy was tarnished even earlier. Once Saddam was proved not to have WMD, the Bush administration sought to justify the Iraq War by linking it to a broader “freedom agenda”; suddenly the promotion of democracy was a chief weapon in the war against terrorism. To many people around the world, America’s rhetoric about democracy sounds a lot like an excuse for furthering U.S. hegemony.

The choice we face now goes well beyond the bailout, or the presidential campaign. The American brand is being sorely tested at a time when other models—whether China’s or Russia’s—are looking more and more attractive. Restoring our good name and reviving the appeal of our brand is in many ways as great a challenge as stabilizing the financial sector. Barack Obama and John McCain would each bring different strengths to the task. But for either it will be an uphill, years-long struggle. And we cannot even begin until we clearly understand what went wrong—which aspects of the American model are sound, which were poorly implemented, and which need to be discarded altogether.

Many commentators have noted that the Wall Street meltdown marks the end of the Reagan era. In this they are doubtless right, even if McCain manages to get elected president in November. Big ideas are born in the context of a particular historical era. Few survive when the context changes dramatically, which is why politics tends to shift from left to right and back again in generation-long cycles.

Reaganism (or, in its British form, Thatcherism) was right for its time. Since Franklin Roosevelt’s New Deal in the 1930s, governments all over the world had only grown bigger and bigger. By the 1970s large welfare states and economies choked by red tape were proving highly dysfunctional. Back then, telephones were expensive and hard to get, air travel was a luxury of the rich, and most people put their savings in bank accounts paying low, regulated rates of interest. Programs like Aid to Families With Dependent Children created disincentives for poor families to work and stay married, and families broke down. The Reagan-Thatcher revolution made it easier to hire and fire workers, causing a huge amount of pain as traditional industries shrank or shut down. But it also laid the groundwork for nearly three decades of growth and the emergence of new sectors like information technology and biotech.

Internationally, the Reagan revolution translated into the “Washington Consensus,” under which Washington—and institutions under its influence, like the International Monetary Fund and the World Bank—pushed developing countries to open up their economies. While the Washington Consensus is routinely trashed by populists like Venezuela’s Hugo Chávez, it successfully eased the pain of the Latin American debt crisis of the early 1980s, when hyperinflation plagued countries such as Argentina and Brazil. Similar market-friendly policies are what turned China and India into the economic powerhouses they are today.

And if anyone needed more proof, they could look at the world’s most extreme examples of big government—the centrally planned economies of the former Soviet Union and other communist states. By the 1970s they were falling behind their capitalist rivals in virtually all respects. Their implosion after the fall of the Berlin Wall confirmed that such welfare states on steroids were an historical dead end.

Like all transformative movements, the Reagan revolution lost its way because for many followers it became an unimpeachable ideology, not a pragmatic response to the excesses of the welfare state. Two concepts were sacrosanct: first, that tax cuts would be self-financing, and second, that financial markets could be self-regulating.

Prior to the 1980s, conservatives were fiscally conservative— that is, they were unwilling to spend more than they took in in taxes. But Reaganomics introduced the idea that virtually any tax cut would so stimulate growth that the government would end up taking in more revenue in the end (the so-called Laffer curve). In fact, the traditional view was correct: if you cut taxes without cutting spending, you end up with a damaging deficit. Thus the Reagan tax cuts of the 1980s produced a big deficit; the Clinton tax increases of the 1990s produced a surplus; and the Bush tax cuts of the early 21st century produced an even larger deficit. The fact that the American economy grew just as fast in the Clinton years as in the Reagan ones somehow didn’t shake the conservative faith in tax cuts as the surefire key to growth.

More important, globalization masked the flaws in this reasoning for several decades. Foreigners seemed endlessly willing to hold American dollars, which allowed the U.S. government to run deficits while still enjoying high growth, something that no developing country could get away with. That’s why Vice President Dick Cheney reportedly told President Bush early on that the lesson of the 1980s was that “deficits don’t matter.”

The second Reagan-era article of faith—financial deregulation—was pushed by an unholy alliance of true believers and Wall Street firms, and by the 1990s had been accepted as gospel by the Democrats as well. They argued that long-standing regulations like the Depression-era Glass-Steagall Act (which split up commercial and investment banking) were stifling innovation and undermining the competitiveness of U.S. financial institutions. They were right—only, deregulation produced a flood of innovative new products like collateralized debt obligations, which are at the core of the current crisis. Some Republicans still haven’t come to grips with this, as evidenced by their proposed alternative to the bailout bill, which involved yet bigger tax cuts for hedge funds.

The problem is that Wall Street is very different from, say, Silicon Valley, where a light regulatory hand is genuinely beneficial. Financial institutions are based on trust, which can only flourish if governments ensure they are transparent and constrained in the risks they can take with other people’s money. The sector is also different because the collapse of a financial institution harms not just its shareholders and employees, but a host of innocent bystanders as well (what economists soberly call “negative externalities”).

Signs that the Reagan revolution had drifted dangerously have been clear over the past decade. An early warning was the Asian financial crisis of 1997-98. Countries like Thailand and South Korea, following American advice and pressure, liberalized their capital markets in the early 1990s. A lot of hot money started flowing into their economies, creating a speculative bubble, and then rushed out again at the first sign of trouble. Sound familiar? Meanwhile, countries like China and Malaysia that didn’t follow American advice and kept their financial markets closed or strictly regulated found themselves much less vulnerable.

A second warning sign lay in America’s accumulating structural deficits. China and a number of other countries began buying U.S. dollars after 1997 as part of a deliberate strategy to undervalue their currencies, keep their factories humming and protect themselves from financial shocks. This suited a post-9/11 America just fine; it meant that we could cut taxes, finance a consumption binge, pay for two expensive wars and run a fiscal deficit at the same time. The staggering and mounting trade deficits this produced—$700 billion a year by 2007—were clearly unsustainable; sooner or later the foreigners would decide that America wasn’t such a great place to bank their money. The falling U.S. dollar indicates that we have arrived at that point. Clearly, and contrary to Cheney, deficits do matter.

Even at home, the downside of deregulation were clear well before the Wall Street collapse. In California, electricity prices spiraled out of control in 2000-2001 as a result of deregulation in the state energy market, which unscrupulous companies like Enron gamed to their advantage. Enron itself, along with a host of other firms, collapsed in 2004 because accounting standards had not been enforced adequately. Inequality in the United States rose throughout the past decade, because the gains from economic growth went disproportionately to wealthier and better-educated Americans, while the incomes of working-class people stagnated. And finally, the bungled occupation of Iraq and the response to Hurricane Katrina exposed the top-to-bottom weakness of the public sector, a result of decades of underfunding and the low prestige accorded civil servants from the Reagan years on.

All this suggests that the Reagan era should have ended some time ago. It didn’t partly because the Democratic Party failed to come up with convincing candidates and arguments, but also because of a particular aspect of America that makes our country very different from Europe. There, less-educated, working-class citizens vote reliably for socialist, communist and other left-learning parties, based on their economic interests. In the United States, they can swing either left or right. They were part of Roosevelt’s grand Democratic coalition during the New Deal, a coalition that held through Lyndon Johnson’s Great Society in the 1960s. But they started voting Republican during the Nixon and Reagan years, swung to Clinton in the 1990s, and returned to the Republican fold under George W. Bush. When they vote Republican, it’s because cultural issues like religion, patriotism, family values and gun ownership trump economic ones.

This group of voters will decide November’s election, not least because of their concentration in a handful of swing states like Ohio and Pennsylvania. Will they tilt toward the more distant, Harvard-educated Obama, who more accurately reflects their economic interests? Or will they stick with people they can better identify with, like McCain and Sarah Palin? It took an economic crisis of massive proportions from 1929 to 1931 to bring a Democratic administration to power. Polls indicate we may have arrived again at that point in October 2008.

The other critical component of the American brand is democracy, and the willingness of the United States to support other democracies around the world. This idealistic streak in U.S. foreign policy has been constant over the past century, from Woodrow Wilson’s League of Nations through Roosevelt’s Four Freedoms to Reagan’s call for Mikhail Gorbachev to “tear down this wall.”

Promoting democracy—through diplomacy, aid to civil society groups, free media and the like—has never been controversial. The problem now is that by using democracy to justify the Iraq War, the Bush administration suggested to many that “democracy” was a code word for military intervention and regime change. (The chaos that ensued in Iraq didn’t exactly help democracy’s image either.) The Middle East in particular is a minefield for any U.S. administration, since America supports nondemocratic allies like the Saudis, and refuses to work with groups like Hamas and Hizbullah that came to power through elections. We don’t have much credibility when we champion a “freedom agenda.”

The American model has also been seriously tarnished by the Bush administration’s use of torture. After 9/11 Americans proved distressingly ready to give up constitutional protections for the sake of security. Guantánamo Bay and the hooded prisoner at Abu Ghraib have since replaced the Statue of Liberty as symbols of America in the eyes of many non-Americans.

No matter who wins the presidency a month from now, the shift into a new cycle of American and world politics will have begun. The Democrats are likely to increase their majorities in the House and Senate. A huge amount of populist anger is brewing as the Wall Street meltdown spreads to Main Street. Already there is a growing consensus on the need to re-regulate many parts of the economy.

Globally the United States will not enjoy the hegemonic position it has occupied until now, something underscored by Russia’s Aug. 7 invasion of Georgia. America’s ability to shape the global economy through trade pacts and the IMF and World Bank will be diminished, as will our financial resources. And in many parts of the world, American ideas, advice and even aid will be less welcome than they are now.

Under such circumstances, which candidate is better positioned to rebrand America? Barack Obama obviously carries the least baggage from the recent past, and his postpartisan style seeks to move beyond today’s political divisions. At heart he seems a pragmatist, not an ideologue. But his consensus-forming skills will be sorely tested when he has to make tough choices, bringing not just Republicans but unruly Democrats into the fold. McCain, for his part, has talked like Teddy Roosevelt in recent weeks, railing against Wall Street and calling for SEC chairman Chris Cox’s head. He may be the only Republican who can bring his party, kicking and screaming, into a post-Reagan era. But one gets the sense that he hasn’t fully made up his mind what kind of Republican he really is, or what principles should define the new America.

American influence can and will eventually be restored. Since the world as a whole is likely to suffer an economic downturn, it is not clear that the Chinese or Russian models will fare appreciably better than the American version. The United States has come back from serious setbacks during the 1930s and 1970s, due to the adaptability of our system and the resilience of our people.

Still, another comeback rests on our ability to make some fundamental changes. First, we must break out of the Reagan-era straitjacket concerning taxes and regulation. Tax cuts feel good but do not necessarily stimulate growth or pay for themselves; given our long-term fiscal situation Americans are going to have to be told honestly that they will have to pay their own way in the future. Deregulation, or the failure of regulators to keep up with fast-moving markets, can become unbelievably costly, as we have seen. The entire American public sector—underfunded, deprofessionalized and demoralized—needs to be rebuilt and be given a new sense of pride. There are certain jobs that only the government can fulfill.

As we undertake these changes, of course, there’s a danger of overcorrecting. Financial institutions need strong supervision, but it isn’t clear that other sectors of the economy do. Free trade remains a powerful motor for economic growth, as well as an instrument of U.S. diplomacy. We should provide better assistance to workers adjusting to changing global conditions, rather than defend their existing jobs. If tax cutting is not a path to automatic prosperity, neither is unconstrained social spending. The cost of the bailouts and the long-term weakness of the dollar mean that inflation will be a serious threat in the future. An irresponsible fiscal policy could easily add to the problem.

And while fewer non-Americans are likely to listen to our advice, many would still benefit from emulating certain aspects of the Reagan model. Not, certainly, financial-market deregulation. But in continental Europe, workers are still treated to long vacations, short working weeks, job guarantees and a host of other benefits that weaken their productivity and will not be financially sustainable.

The unedifying response to the Wall Street crisis shows that the biggest change we need to make is in our politics. The Reagan revolution broke the 50-year dominance of liberals and Democrats in American politics and opened up room for different approaches to the problems of the time. But as the years have passed, what were once fresh ideas have hardened into hoary dogmas. The quality of political debate has been coarsened by partisans who question not just the ideas but the motives of their opponents. All this makes it harder to adjust to the new and difficult reality we face. So the ultimate test for the American model will be its capacity to reinvent itself once again. Good branding is not, to quote a presidential candidate, a matter of putting lipstick on a pig. It’s about having the right product to sell in the first place. American democracy has its work cut out for it.

Fukuyama is professor of International Political Economy at the Johns Hopkins School of Advanced International Studies.

Filed under: Jatuhnya America Inc. , , ,

Dollar Amerika hanyalah selembar Kertas Bergambar Kosong!

Dollar 1917

Dollar 1917

Sejarah penciptaan uang Dollar Amerika Serikat menunjukkan bahwa uang Dollar hanyalah selembar Kertas bergambar yang dicetak dan diterbitkan oleh Central Bank AS atau Federal Reserve. Untuk setiap penggunaan selembar Dollar AS, maka sipemakai dikenakan bunga tertentu yang ditetapkan oleh Federal Reserve. Jadi tiap pengguna uang Dollar akan dikenakan bunga atau utang. Utang ini harus dibayar, makanya ini tidak lain adalah suatu bentuk Perbudakan. Jadi makin lama uang Dollar AS itu digunakan, maka bunganya juga makin besar. Makin banyak rakyat yang diperbudak untuk membayar bunga uang kertas itu!

Lalu siapakah yang menikmati bunga besar itu? Tak lain adalah Pemerintah AS, Federal Reserve AS beserta para Pejabatnya yang dapat hidup bermewah-mewah dari hasil pembayanan bunga tersebut. Pembentukan Federal reserve diselimuti oleh suatu kerahasiaan, dimana para penysunnya dirahasiakan namanya. Mereka adalah para bankir dan pengusaha kaya. Lobby untuk meng-goal-kan penandatanganan UU Federal Reserve AS berlangsung cukup lama, dan akhirnya Presiden AS yang mau menandatanganinya adalah Presiden Woodrow Wilson pada tahun 1913. Namun sesaat setelah Ia menandatangani UU itu, Ia menyatakan penyesalannya.

Dollar 1976

Dollar 1776

Dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memperbudak rakyat bangsa-bangsa lain di Dunia, maka dibentuklah World Bank. Alasannya, Bank-bank ini adalah untuk menstabilkan perekonomian negara atau Dunia.

Dimasa lalu, sedikit rumor saja dapat membuat perekonomian suatu negara morat-marit, sebab semua orang berlomba-lomba untuk menarik uang Dollar agar dapat dibelanjakan, bukan disimpan di Bank. Kejadian-kejadian ini selalu berulang dari waktu-ke-waktu. Pada tahun 1907, rumor yang diperkirakan dimulai oleh Konglomerat AS, menyebabkan orang berebut menarik uang-nya dari Bank. Akibatnya harga2 aset jatuh berguguran. Yang diuntungkan adalah para Konglomerat itu, antara lain JP Morgan, Rotschild, Rockefeller, dan lainnya, sebab mereka yang memborong aset2 tersebut dengan harga yang sangat murah. Inilah kisah awal berkembangnya para Konglomerat tersebut.

Kejadian serupa terulang pada waktu resesi tahun1932, masa-masa berikutnya, dan terakhir saat ini kita mengalami Krisis Finansial tahun 2008.

Setelah kita mengetahui sejarah penciptaan uang Dollar AS ini, apakah kita masih tetap ingin mengaitkan matauang Rupiah terhadap Dollar AS? Apakah kita tetap mau dijadikan sapi perah untuk membayar bunga penggunaan uang kertas Dollar AS?

Di zaman Kejayaan Indonesia masa lalu, Kerajaan-kerajaan Indonesia memiliki matauang sendiri berupa uang Emas, Perak dan Perunggu. Sedangkan di negara-negara Timur Tengah mereka masih menggunakan uang emas Dinar sampai saat ini. Kita perlu mempertimbangkan kembali apakah kita masih tetap mau mengkaitkan matauang Rupiah dengan Dollar AS yang sangat labil dan mudah di-spekulasi untuk menggoncangkan perekonomian bangsa Indonesia. Kini saatnya kita memikirkan masa depan kita yang lebih baik dan stabil.

Silahkan dilihat Streaming Video tentang Federal Reserve AS dibawah ini:

Sejarah Federal Reserve USA

Filed under: Dollar AS hanyalah selembar Kertas Bergambar Kosong! , , , , , ,

Lonjakan Harga Minyak, Fundamental atau Spekulasi?

Harga minyak hampir menyentuh US$140/barel pada 16 Juni 2008. Harga minyak naik sejak awal 2002 dari US$20 dan menembus US$50-an per barel pada 2005. Sejak Januari 2007 sampai sekarang, harga minyak melonjak tajam ke US$130-an. Kenaikan harga minyak saat ini kontradiktif dengan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Timbul pertanyaan: apakah kenaikan harga minyak terjadi karena perubahan faktor fundamental atau semata-mata karena spekulasi?

Pada 2008, harga minyak bertahan di atas US$90/barel, jauh di atas harga periode 1986-1999 yang hampir selalu di bawah US$20/barel. Bahkan, pada saat krisis Asia 1997-1998, harga minyak rata-rata sekitar US$15/barel.

Harga minyak yang rendah menyebabkan investasi di sektor minyak tidak menarik. Rata-rata pertumbuhan produksi minyak sepanjang periode 1991-2002 sekitar 1,24% per tahun, di bawah pertumbuhan konsumsi minyak dunia. Bahkan, pada 1999 dan 2002, produksi minyak turun 1% per tahun akibat resesi ekonomi dunia.

Sejalan kenaikan harga, produksi minyak sempat naik pada 2003 dan 2004 masing-masing 3,4% dan 4,4% per tahun. Sayangnya memasuki 2005 sampai 2007, produksi kembali stagnan. Data produksi 2007 memperlihatkan penurunan produksi minyak dari negara penghasil utama.

Meskipun negara penghasil minyak utama lain, seperti Rusia, Kanada, dan Brasil menambah produksinya, secara keseluruhan produksi minyak 2007 turun sekitar 0,2% (BP Statistical Review of World Energy, www.bp.com). Data kuartal pertama memperlihatkan penurunan produksi berlanjut pada 2008 meskipun harga naik tajam.

Sementara kapasitas produksi minyak sangat terbatas, permintaan minyak pada era 2000-an mengalami lonjakan tajam sejalan kuatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Pada periode 1990-2002, rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia adalah 2,9% per tahun.

Negara-negara industri baru Asia dan Timur Tengah menyumbang sekitar 60% pertumbuhan konsumsi minyak pada era 2003-2006. Sangat kontras dengan negara OECD yang mengonsumsi rata-rata 60% minyak dunia, tetapi kontribusinya pada pertumbuhan konsumsi minyak periode 2003-2006 hanya 10%.

Hampir 40% pertumbuhan permintaan minyak era 2000-an berasal dari konsumsi minyak China. Pada 2000, konsumsi minyak China sekitar 4,8 juta barel/hari, konsumen nomor tiga dunia setelah AS (19,7 juta barel/hari) dan Jepang (5,5 juta barel/hari). Pada 2006, China mengonsumsi 7,2 juta barel/hari dan menjadi konsumen minyak nomor dua dunia, mengalahkan Jepang (5,2 juta barel per hari).

Fakta interaksi penawaran dan permintaan tersebut menunjukkan sebagian besar kenaikan harga minyak periode 2003-2007 dapat dijelaskan oleh faktor fundamental.

Fenomena moneter

AS menghasilkan sekitar 25% output dunia dan juga mengonsumsi sekitar 25% dari total konsumsi minyak dunia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi AS akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi dunia akan menurunkan permintaan minyak, sehingga harga minyak idealnya turun. Berhubung harga minyak naik dengan cepat pada 2007-2008, fenomena selain faktor fundamental permintaan dan permintaan riil lebih relevan untuk menjelaskannya.

Bandingkan kenaikan harga minyak dalam mata uang dolar AS dan euro. Dari awal 2002 sampai akhir Mei 2008, harga minyak dalam dolar AS naik dari US$21 ke US$127 per barel, total kenaikan sekitar 505%. Dalam mata uang euro, kenaikan harga minyak untuk periode yang sama dari 23 euro menjadi 82 euro per barel, kenaikan sebesar 256%. Selisih kenaikan harga minyak dalam dolar AS dengan euro hampir 250%.

Kenaikan harga minyak dalam dolar AS lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan kenaikan dalam euro. Dari sisi moneter, ini berarti sebagian kenaikan harga minyak dalam dolar AS disebabkan oleh penurunan daya beli dolar AS. Harga komoditas mengalami inflasi, sebaliknya dolar AS mengalami deflasi.

Penurunan daya beli dolar AS berlanjut ketika Federal Reserve menurunkan suku bunga Fed Fund Rate secara agresif dari 5,25% pada akhir Agustus 2007 menjadi 2% pada April 2008.

Dolar AS melemah tajam terhadap mata uang lain, mendorong investor melakukan hedging dengan berinvestasi di komoditas, termasuk minyak. Harga komoditas pun naik dengan cepat.

Pelemahan dolar AS sangat berpengaruh pada keseimbangan moneter dunia karena baik cadangan devisa dunia-sekitar 65% pada 2006-dan perdagangangan dunia menggunakan dolar AS. Oleh karena itu, ekspansi moneter oleh The Fed dan pelemahan dolar AS cenderung menyebabkan inflasi global.

Kenaikan harga minyak akibat kebijakan moneter longgar USA ini sering disebut faktor spekulasi pada penentuan harga minyak. Pada kenyataannya, kebijakan moneter juga faktor fundamental.

Jelaslah faktor fundamental, seperti penawaran, permintaan, dan kebijakan moneter, menjadi penentu utama pergerakan harga minyak. Namun, mengapa banyak pihak menunjuk investor komoditas sebagai spekulan penyebab kenaikan harga? Mengapa pada saat harga minyak turun drastis pada 1986-2001 tidak ada yang berkata “spekulan adalah pahlawan yang menurunkan harga minyak?”

Ada dua faktor utama yang menyebabkan pemerintah menyalahkan spekulan sebagai penyebab kenaikan harga minyak dan komoditas lain. Pertama, peningkatan jumlah investor dan dana yang masuk ke pasar komoditas mempermudah bukti secara empiris, melengkapi teori konspirasi spekulan yang rakus.

Kedua, dan ini yang lebih mungkin, pemerintah AS ingin cuci tangan dari kegagalan menerapkan disiplin moneter. Pemerintah AS, dan juga Eropa, ingin cuci tangan dari kenaikan harga komoditas pangan (seperti beras, gandum, gula, dan minyak sayur) akibat kebijakan subsidi besar pada industri bahan bakar nabati (biofuel) yang merusak komposisi produksi bahan pangan dunia.

Pemerintah Indonesia pun untuk menutupi kegagalan kebijakan energi dan pangan nasional cenderung mengambinghitamkan faktor global kenaikan harga komoditas.

Oleh Siswa Rizali
Ekonom dan Manajer Investasi pada NISP Sekurita

Filed under: Kenaikan Harga Minyak Dunia: Fundamental atau Spekulasi , ,

“Brown Energy” Penghemat BBM 59%, mengapa tidak segera diterapkan?

Setelah beberapa bulan terakhir kita disibukkan dengan berita penemuan “Blue Energy” dari Ngajuk, Jawa Timur, maka hari ini di Harian KOMPAS kita membaca berita tentang sebuah penumuan yang tidak terlalu baru, yaitu “Brown Energy”. Mengapa dipakai kata “Brown”? Sebab penemu awalnya dari teknology ini adalah Mr. Yull Brown dari Australia pada tahun 1974.

Penghemat BBM

Teknologi “Brown Energy” ini sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan battery mobil, kita lakukan elektrolisa Air HO) yang dicampur dengan Soda Kue atau Kalium Hidroksida (KOH) guna memperlancar proses itu. Hasilnya adalah gas Hidrogen-Hidrogen-Oxygen (HHO). Has HHO ini kita campur dengan udara untuk dimasukkan ke Piston pembakaran mesin melalui Saringan Udara Karburator.

Hasilnya, mesin mobil bensin maupun mobil diesel bekerja lebih efisien dan bertenaga lebih kuat dibandingkan tanpa campuran gas HHO tersebut. Keuntungan lainnya lagi, hasil pembakaran gas HHO ini lebih ramah lingkungan dari pada aslinya, serta lebih sedikit kerak karbon yang menempel di piston mesin mobil. Efisiensi yang diperoleh bisa mencapai 59%.

Bilamana ini diterapkan diseluruh Indonesia, kita bisa menghemat konsumsi BBM sampai 59%, sehingga memungkinkan Indonesia tidak lagi mengimport BBM. Jadi kita dapat membuat harga BBM tidak lagi terpengaruh oleh fluktuasi harga BBM Luar Negeri yang sampai dengan hari ini sudah mencapai harga US$140/barrel.

Di Indonesia sudah ada tiga orang yang mengembangkan “Brown Energy” ini, yaitu pasangan sdr. Pumpida Hidayatullah dan sdr. Futung Mustari yang memakai Soda Kue sebagai campuran air , serta sdr. Djoko Sutrisno dari Yogyakarta yang memakai Kalium Hidroksida sebagai campuran air.

Sdr. Pumpida Hidayatullah dan Sdr. Futung Mustari kemarin pagi telah memberikan presentasi ke KADIN Indonesia. Mereka juga sudah menerbitkan buku “Rahasia Bahan Bakar Air” yang disertai VCD cara membuatnya seharga Rp 40.000,- Biaya untuk perangkat tambahan bagi mesin mobil diperkirakan tidak lebih dari Rp 200.000 -300.000 dan biaya bahan bakunya sangat murah, Rp 30.000 per kg KOH yang dapat dipakai sampai beberapa minggu.

Pertanyaan kami:

1. Apakah Kementrian Negara Ristek sudah meneliti penemuan Penghemat BBM “Brown Enewrgy” ini?

2. Mengapa Pemerintah tidak segera men-sosialisasikan penggunaannya diseluruh Indonesia, agar Indonesia segera terlepas dari Krisis Harga BBM Dunia??

Semoga informasi ini membawa kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai.

Referensi:

1. http://www.brownsgas.com/

2. http://bahanbakarair.com/

3. http://waterbooster.com/

—————————0————————

Filed under: Brown Energy Penghemat BBM 59% , , , , , , ,

PM Australia Kevin Rudd: Pemerintah sebaiknya beri Kail kepada Masyarakat dari pada beri Ikan

Nasehat PM Autralia tersebut agar Pemerintah memberi Kail kepada
Masyarakat Miskin dari pada memberi Ikan, adalah sangat tepat pada
situasi dewasa ini di Indonesia, terutama saat kita menghadapi
meningkatnya harga BBM.

Jadi dari pada membagi-bagi dana BLT, alangkah lebih baik kalau dana itu
dipakai untuk membeli kail, berupa Mesin Pembuat Biofuel/Bioetanol
kecil-kecil, dan dibagikan kepada kelompok2 masyarakat miskin untuk
mengelola, meproduksi dan menjual Biofuel kepada masyarakat sekitar
mereka yang membutuhkannya. Ini akan dapat meningkatkan taraf hidup
kelompok2 masyarakat miskin tersebut, menjadi masyarakat yang mampu dan
bisa berdikari untuk jangka panjang.

Barangkali ini adalah hikmah dari naiknya harga BBM bagi masyarakat itu.

Dari perhitungan kasar kami, Dana Subsidi BBM/BLT sebesar Rp 50 Trilyun
dapat dipakai untuk membeli 2 juta Mesin Biofuel @Rp 25 juta, dengan
kemampuan produksi minimal 1000 liter/hari.

Bila ada 16 juta rakyat miskin, maka tiap kelompok terdiri dari 16
juta/2 juta mesin = 8 orang per mesin Biofuel.

Revenue mesin per hari = 1000 x Rp 6000 = Rp 6 juta/hari, dibagi 8 orang
(keluarga), maka penghasilan mereka adalah Rp 750.000/hari/keluarga,
cukup untuk menjadikan mereka masyarakat kelas menengah yang mandiri.

Produksi Biofuel rakyat ini akan dapat mengurangi kebutuhan BBM DN
Indonesia, sampai pada tahap kita tidak perlu meng-impor BBM, malah
meng-export BBM. Jadi harga BBM di DN tidak lagi tergantung harga BM LN.
Indonesia akan dapat bertahan dari kemelut membubungnya harga BBM LN.

Semoga saran ini didengar oleh Pemerintah dan para Pemimpin Indonesia
untuk segera dilaksanakan.

Contoh mesin Bioetanol sudah banyak, termasuk buatan pak Darmoni Badri
dan Pak Himawan yang sudah beroperasi di Jawa Tengah.

Silahkan ditanggapi.

Filed under: Pemerintah sebaiknya beri rakyat Kail daripada Ikan , , ,

Strategi menghadapi makin meningkatnya Harga BBM: Produksi Biofuel Rakyat dan Penggunaan Energi Alternatif

Kami sangat prihatin melihat perkembangan dan dampak kenaikan harga BBM D.N. yang mengikuti terus meningkatnya Harga BBM L.N., yang saat ini sudah mencapai US$135/barrel, dan diramalkan akan menuju ke US$200/barrel pada akhir tahun 2008 ini.

Kami sangat khawatir melihat langkah-langkah sesaat yang dilakukan oleh Pemerintah yang bersifat sangat jangka pendek, ibarat memadamlan kebakaran yang sedang berlangsung, dan bukan langkah-langkah untuk mengatasi meningkatnya harga BBM di LN yang diikuti oleh naiknya Harga BBM D.N. secara jangka panjang dan permanen.

Kita perlu melihat keberhasilan Argentina saat terjadi Krisis Minyak tahun 1970-an, dimana Pemerintah dan Bangsa Argentina telah melakukan langkah yang tepat jangka panjang, yaitu mengalihkan sumber Bahan Bakar dari Biofuel yang berlimpah dinegeri itu. Saat ini Argentina bisa berlenggang kangkungmenghadapi kenaikan BBM Dunia, sebab negeri ini tidak perlu mengimpor BBM dari LN, walaupun harganya naik setinggi langit, tidak akan mempengaruhi mereka. Kuncinya, energi BBM dan alternatif Biofuel dapat dipenuhi dari sumber di dalam negeri, dan kalau berlebih dapat di-ekspor untuk makin meningkatkan Devisa Nasional.

Yang terjadi saat ini di Indonesia justru penanggulangan jangka pendek terhadap Krisis Mahalnya BBM di LN, diikuti berbagai demo menentang kenaikan harga BBM DN, dan perdebatan sengit dampaknya, apakah akan meningkatkan jumlah rakyat miskin atau malah mengurangi jumlah rakyat miskin dengan bantuan BLT.

Para Pemimpin negeri ini menjadi makin bingung dan tidak fokus untuk mencari solusi yang tepat jangak panjang untuk menyelamatkan kehidupan Bangsa Indonesia dalam beberapa tahun mendatang, apakah kita semua masih bisa selamat atau survive. Yang kita hadapai saat ini adalah persoalan hidup-mati Bangsa Indonesia. Untuk itu kita memerlukan sebuah pemikiran jernih untuk menghasilkan solusi yang strategis menghadapai Krisis makin meningkatnya harga BBM di  LN (dan juga di Indonesia).

Solusi yang akan kami sampaikan adalah merupakan solusi jangka pendek dan jangka panjang yang dapat menghentikan kenaikan harga BBM di D.N., walaupun harga BBM di L.N. masih akan terus meningkat, yaitu sbb:

  1. Meningkatkan jumlah pengendara sepeda untuk menuju ke Kantor, Sekolah, Universitas, belanja maupun untuk rekreasi. Untuk itu Pemerintah harus segera membangun sarana jalan sepeda, untuk melindungi dan memberikan kenyamanan bersepeda di berbagai kota.
  2. Kurangi penggunaan kendaraan ber-cc besar, gunakanlah kendaraan ber-cc kecil dan sepeda motor, demi menghemat penggunaan BBM secara nasional.
  3. Bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor atau tujuan mereka lainnya, direkomendasikan untuk menggunakan sarana angkutan umum. Pemerintah/Pemda diminta untuk menambah ketersediaannya.
  4. Bagi para Eksekutif dan Staff White Collar, disarankan untuk melakukan budaya kerja baru Teleworking, kerja dari rumah atau lokasi Warnet dan Hot Spots WiFi yang terdekat, untuk menghemat BBM dan sekaligus mengurangi kemacetan lalulintas kota.
  5. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan makin banyak Energi Alternatif untuk kebutuhan listrik, memasak, dll, yaitu menggunakan Energi Gas Alam (LNG), Batubara, Energi Surya, Angin, Air Terjun, Ombak Laut, Panas Bumi, dan Biofuel dari Tanaman Jarak, Enau, Tebu, Kelapa Sawit, Gas dari Kotoran Sapi, bahan bakar dari Briket Arang limbah kota, Serbuk Gergaji, Kayu, dahan dan ranting-ranting.
  6. Untuk menambah penghasilan masyarakat dan rakyat pada umumnya, maka ditiap rumah agar memproduksi berbagai jenis biofuel untuk kebutuhan sendiri tiap hari, dan kelebihannya dapat dijual untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Bila ke-enam langkah tersebut dapat dikoordinasikan serta dilaksanakan secara bersama, serentak dan konsisten oleh Pemerintah dan para Pemimpin Bangsa ini, maka kami percaya bahwa krisis energi yang berdampak juga pada krisis pangan di Indonesia akan dapat berlalu dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebelum semuanya menjadi terlambat.

Semoga pemikiran ini dapat diterima oleh Pemerintah dan para Pemimpin Bangsa Indonesia, demi menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan akibat meningkatnya Harga BBM di LN dan di DN.

Melalui kebersamaan, ketekunan dan keuletan berusaha, Insya Allah bangsa Indonesia dapat keluar dari Krisi BBM dan Krisis Pangan saat ini.

Filed under: Strategi Jangka Panjang penyediaan BBM , , ,

Dapatkah Perubahan Budaya Kerja Teleworking Mencegah kenaikan Harga BBM Dalam Negeri?

Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu dalam hari-hari ini sedang dalam proses memantapkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM, sebagai salah satu cara untuk mengurangi subsidi BBM akibat dari naiknya harga-harga minyak mentah di Pasar Internasional.

Indonesia dahulunya adalah termasuk negara peng-ekspor minyak dunia dan sampai saat ini masih menjadi Anggota OPEC (Organisasi Negara-negara Peng-ekspor Minyak), walaupun saat ini Indonesia sudah menjadi negara yang meng-impor minyak (net oil importing country), sebab kebutuhan akan minyak mentah Indonesia sudah mencapai 1,2 juta barrel per hari, versus Produksi Minyak Mentah sebesar sekitar 1 juta barrel per hari. Namun perlu kita ketahui bahwa Indonesia juga adalah peng-ekspor Gas Bumi (LNG) terbesar di dunia, peng-ekspor Batubara, dan peng-ekspor terbesar CPO yang dapat digunakan sebagai Biofuel.

Kalau saja berbagai bentuk energi tersebut diatas dapat dipertukarkan, maka sebenarnya Indonesia adalah negeri “Net Exporter of Energy”. Sehingga secara makro, maka dampak kenaikan harga BBM dunia malah akan sangat menguntungkan Indonesia, bertambahnya Devisa Negara karena sebagai “Net Exporter of Energy”. Dana besar ini malah dapat dipakai untuk mensejahterakan Rakyat Indonesia.

Di Indonesia telah pula diketahui banyak sumber energi alternatif sebagai supplement atau pengganti energi BBM, yaitu:

  1. Biogas yang berasal dari kotoran sapi,

  2. Etanol yang berasal dari tanaman Enau (satu pohon enau dapat menghasilkan 1-liter etanol murni) yang merupakan biofuel.

  3. Briket Arang yang dibuat dari sampah kota (diproduksi di Ciamis dengan harga Rp 1.600/kg briket arang),

  4. Bahan bakar dari serbuk gergaji (di lokasi-lokasi penggergajian kayu), dll

  5. Energi matahari yang diubah menjadi energi listrik dengan Solar Panel (dipakai di pedalaman Kalimantan Tengah),

  6. Energi Ombak yang diubah menjadi energi listrik di Panati Selatan Pulau Jawa.

  7. Energi Angin yang dapat dikombinasikan dengan energi matahari untuk mengisi Battery Penyimpan Energi Listrik,

  8. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

Itu semua kalau secara intensif dan dilakukan secara terkoordinasi di seluruh Indonesia, maka hasilnya akan berupa pengurangan kebutuhan BBM yang cukup signifikan.

Kembali kepada topik utama, maka kami akan uraikan bahwa dengan merubah budaya kerja dari bekerja masuk kekantor tiap hari (5-hari atau 6-hari kerja), menjadi budaya bekerja jarak jauh atau Teleworking, Indonesia akan dapat menghemat pemakaian BBM lebih banyak lagi. Dengan Teleworking, maka para karyawan tidak lagi harus masuk kantor tiap hari, tetapi cukup masuk kantor 1 -hari atau 2-hari saja dalam 1-minggu.

Sudah tentu tidak semua jenis pekerjaan dapat dilaksanakan secara jarak jauh. Yang cocok untuk kerja jarak jauh adalah pekerjaan para Top Executives, Managers, dan karyawan yang hanya memerlukan kerja otak saja yang dapat melaksanakan kerja jarak jauh. Masuk kantor secara fisik hanya diperlukan saat akan konsultasi dengan Pimpinan atau Staff, dan rapat-rapat yang memerlukan kehadiran fisik.

Di Indonesia saat ini terdapat sejumlah 27 juta orang yang sehari-harinya biasa mengakses Internet untuk berbagai keperluan bisnis maupun non-bisnis. Dengan asumsi bahwa hanya 50%-nya dari jumlah tersebut diatas yang dapat atau mau melakukan Teleworking (Kerja Jarak Jauh), dan asumsi penghematan BBM sebesar 5-liter per hari per orang, maka Total penghematan BBM dapat mencapai:

  • 27-jutax50%x5-liter = 67,5 juta liter per hari, atau

  • 67,5-juta liter x 360 hari = 24,27 juta liter per tahun

Dengan harga Bensin rata-rata Rp 5000/liter, maka akan dihemat dana subsidi BBM sebesar Rp 121,35 milyar per tahun.

Keuntungan lainnya dari penerapan Budaya Teleworking adalah berkurangnya kepadatan lalulintas, sehingga memperlancar transportasi di kota-kota besar di Indonesia.

Kesimpulan dari analisis ini:

  1. Dampak terbesar yang dapat diperoleh untuk mencegah naiknya Harga BBM di dalam negeri adalah melalui pengaturan pendapatan negara dari hasil penjualan Ekspor Energi Indonesia, sebab Indonesia adalah “Net Exporter Energy”, serta restrukturisasi penggunaan BBM di dalam negeri (tingkatkan pemakaian energi dari gas bumi, dan kurangi pemakaian energi BBM).

  2. Extensifikasikan penggunaan Energi Alternatif untuk menghemat BBM

  3. Kembangkan Budaya Kerja Jarak Jauh, yang dapat menghemat energi BBM secara moderat, serta mengurangi kemacetan lalulintas.

Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan para Pemimpin di negeri ini dalam upaya mensejahterakan Rakyat Indonesia.

Filed under: Teleworking vs Kenaikan BBM , , , , , ,

Translate to Your Language

Beli Buku Online


Masukkan Code ini K1-61844B-1
untuk berbelanja di KutuKutuBuku.com
POLL: Have you ever been ripped off? YES / NO

IKLAN




 

Juli 2009
S S R K J S M
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

c

Blog Stats

  • 9,542 hits

Web Counter

RSS Yahoo! News: Technology News